Jembatan Cinta Pulau Tidung

Jembatan Cinta Pulau Tidung yang menghubungkan Pulau Tidung Besar dan Kecil ini ada di tanjunagn timur yng sarta akan cerita pasangan yang melompat bersama dari atas jembatan ini akan langgeng hingga ajal memisahkannya. Jembatan ini juga menjadi tempat uji nyali bagi Anda yang berani lompat dari ketinggian kurang lebih 8 meter dari. Jembatan yang menjelang sore selalu ramai oleh wisatawan. harga Wisata Ke pulau tidung tergolong murah dan tidak menguras kantong anda. Para wisatawan yang datang ke pulau tidung kebanyakan warga Ibukota Jakarta dengan jasa travel. Ada beberapa cara untuk melakukan Perjalanan ke Pulau tidung yaitu melalui pelabuhan perikann muara angke dan dermaga Ancol.  Di sekitaran jembatan cinta ada aneka permainan air seperti Jet sky dan Banan Bout.

Jembatan Cinta

Menjelang sore tiba banyak wisatawan yang datang berbondong bondong untuk mencoba lompat dari atasnya. Jembatan sepanjang 700 meter ini sanagat di gemari oleh wisatawan dan penduduk lokal. salah satu obyek wisata kebanggaan warga kepulauan tidung sebagai sarana dan memfasilitas wisata alam di kepulauan seribu. ung. Info mengenai pesona jembatan cinta dapat anda lihat disini: infowisatapulautidung.com yng memberikan ragam informasi wisata pulau tidung dengn lengkap.

Wisata Pulau Tidung yang bertema wisata pesisir menjadi target wisatawan lokal dan asing. Para penyelenggara wisata berharap pemerintah selalu memperhatikan kondisi jembatan cinta pulau tidung, agar wisatawan yang datang tak merasa jenuh bila berada di tanjungan timur pulau tidung ini.

Pesona jembatan cinta ini tak kalah menarik nya dengan obyek wisata lain yang ada di Indonesia seperti Pulau Dewata atau pun pulau lombok. Cerita cinta yang romantis memang selalu menarik untuk para wisatawan.

Liburan Keluarga Ke Pulau Sepa

Tahap pertama dari Paket Tour Liburan ke Pulau Sepa adalah untuk membawa keluarga Anda dari Marina Ancol menuju Pulau Sepa boat selama 90 menit. Setelah perahu itu mendekati kawasan Pulau Sepa, Anda akan mulai melihat laut dengan warna biru muda. Ketika menginjakkan kaki di pulau Sepa, Anda hanya dapat menikmati pasir putih yang mengelilingi pulau. Ini adalah sebuah pulau Sepa perbedaan dengan banyak pulau-pulau dari kepulauan seribu orang lain, yaitu tepi pantai yang indah dan air jernih sampai ia bisa melihat dasar laut.

Jika Anda seorang pencinta scuba diving atau snorkeling, maka Pulau Sepa tur adalah pilihan terbaik untuk memenuhi liburan Anda. Sepa Pulau itu sendiri adalah sebuah pulau resor yang terletak di Kepulauan Seribu, dengan keunggulan pesona bawah laut alami. Dengan aset pantai pasir putih dan ekosistem bawah laut yang masih terjaga, secara alami menjadi tempat favorit bagi pecinta dunia bawah laut. Oleh karena itu, jika scuba diving atau amatir lebih Sepa bahwa layanan yang sama di pulau-pulau lain dari Kepulauan Seribu. Selain itu, Sepa pulau itu sendiri juga menjadi tempat favorit untuk memancing.

Paket perjalanan menggunakan Pulau Sepa, Anda dapat menikmati pesona keaslian pesona alam pulau ini masih indah, tapi memiliki fasilitas modern untuk tur laut. Contoh arsitektur beton dermaga kayu dengan kekuatan yang tidak dapat dipertanyakan. Bungalo kemudian model dengan “rumah kota”, tetapi memiliki interior modern seperti pendingin udara (AC), TV, pemanas air, dan banyak lagi.

Harga paket yang berinvestasi Sepa juga termasuk akses ke atraksi air seperti ski air, banana boat, kano di nermai pantai, papan lutut, Dogfish, menyewa perahu, kaca piring, snorkeling, scuba Angkatan Laut dan jetski. Sementara menggila nelayan dapat mengunjungi banyak terumbu karang tempat untuk mulai mencari ikan mangsa.

Selain itu, salah satu alasan mengapa tur Pulau Sepa kami berada di banyak permintaan, adalah tur Marine Walk. Apakah salah satu dari tur bawah air yang unik, di mana Anda dapat berjalan dengan bebas, dikelilingi oleh sejumlah besar ikan di dasar laut, tanpa anda harus perenang dan menggunakan berbagai peralatan diving pada umumnya tajam untuk mengunjungi.

Bali Tour Paket Murah

Informasi Lengkap Liburan ke Bali Anda ! Happy Liburan di Bali! dapatkan harga PaketBali, Hotel Bali, Tour Bali, Adventure Bali, hanya di balitourpaket.com. paket tour murah ke bali temasuk hotel,paket tour tanpa hotel dibali,tempat-tempat wisata bali,Tour ke bali murah , paket tour Bali, liburan.

Ulasan mengenai Objek Wisata Pulau Dewata Bali Tempat Wisata … Pan Pacific Nirwana Bali Resort, Pura Luhur Uluwatu, Ubud Monkey. Cara Reservasi dan Booking Paket ke Pulau Tidung Jika anda sudah sepakat dan setuju dengan paket wisata ke pulau tidung yang harganya jauh lebih murah dari wisata ke Bali.

Tentang Informasi Lengkap Tempat Wisata, Hotel, Villa dan Tempat Penting … Nusa Dua merupakan salah satu tempat wisata yang indah di Bali. … Indahnya Pantai di Nusa Dua Bali · Asiknya Liburan di Seminyak Kuta, Badung Bali. Maka dari itu, kali ini Portal Mint akan berbagi tempat wisata di Bali, yang perlu … Tak jauh dari Pantai Sanur bisa di jumpai tempat wisata selam dan snorkeling.

Pantai Sanur, pantai berpasir putih yang memberikan keindahan alam yang menawan terutama pada saat matahari terbit. Obyek wisata Bali ini akan ramai. Pastikan juga telah Sewa Mobil Bali murah | Transport murah bali dengan Paket wisata murah Bali Tour … Info tiket masuk di Taman Suka Sada, Tempat Pre-wedding Photo yang eksotis.

Green Canyon Wisata Menarik Di Karawang

Tempat wisata yang menarik dan dikenal untuk itu, hanya mengunjungi Green Canyon. Kampong Tonjong Roke, desa Medalsari, substruktur, Karawang, kehadiran Green Canyon di Jawa Barat. Anda dapat menentukan lokasi tepat di Kabupaten Bogor. Kedua daerah dipisahkan hanya oleh sebuah jembatan. Untuk situs itu sendiri untuk mencapai pusat kota Karachi dari, bepergian dengan kendaraan pribadi dapat dilakukan dalam waktu sekitar 2 jam waktu. Hal ini cukup sulit untuk mencapai tempat-tempat. Oleh karena itu, kemudi tidak berlaku. Meskipun jalan beton, dan kemudian pergi ke tempat di mana para pengunjung yang diharapkan dengan hati-hati. Untuk alasan ini, jalan mengarah ke ruang yang sangat sempit. Cukup untuk mobil.

Untuk menikmati kesegaran Green Canyon Karawang pengunjung dapat berenang dan air. Pengunjung juga dapat mengambil sepanjang Green Canyon Karawang ini sampai akhir. Untuk mengikuti Dia, tidak ada Boats disiapkan. Turun, pengunjung hanya bisa berenang atau berjalan. Jangan takut tenggelam. Yang pasti, masyarakat setempat jaket parasut juga menyewa dengan harga yang terjangkau dan secara umum, warga menyewa ban.

Selain itu, air hijau, melompat dari atas tebing ke dalam air untuk menikmati. Penduduk setempat, biasanya sering melompat dari tebing ke air. Karena itu adalah umum, tidak ada rasa takut dari warga untuk terjun bebas dari ketinggian. Suasana alami masih dalam Green Canyon Karawang merasa. Selain tebing mengapit, Green Canyon, banyak pohon gugur masih menyegarkan ketika datang ke lokasi. Bahkan, akar pohon di setiap lokasi Panhandle.

Tak jarang, warga juga menggunakan akar pohon, hanya duduk diakar pohon. “Tempat ini benar-benar sudah lama, hanya mencoba untuk mendapatkan tujuan wisata warga saja. Sekarang-sekarang jauh dari luar wilayah sini,” kata Jacob salah satu warga dari daerah hanya di Jawa Barat, Green Canyon Pangandaran terletak di distrik , sudah ada. Green Canyon Kara baru-baru dalam banyak kasus telah menjadi identik. Kursus lain Green Canyon Pangandaran dibandingkan. Kota Karawang ketinggian yang berdekatan tebing sekitar 10 meter. Air hijau, tebing, bebatuan menambahkan lebih dari layak masuk daftar pesona Green Canyon adalah yang terbaik pilihan tujuan wisata.

Promo Paket Wisata Pulau Tidung Murah

Dapatkan Promo Wisata Murah Mulai 200.000-an, Pulau Tidung Sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kepulauan Seribu, Pulau Tidung patut untuk diperhitungkan juga sebagai tujuan wisata Anda dan keluarga.

Paket Wisata Pulau Tidung

Paket Wisata Pulau Tidung, phone 085714804242. Kami juga melayani paket wisata pulau pramuka,pulau seribu dan pulau pari.
Paket Wisata Putri Pulau Tidung Hemat & Murah 2015 di Kepulauan Seribu. Dapatkan Info Harga Pulau Tidung Paket & Fasilitas Lengkap 081212194645.
segala fasilitas yang ada di lokasi wisata ini,Anda benar-benar akan merasa di manjakan oleh Alam yang luar biasa indah.
Paket wisata pulau wisata Tidung, paket liburan wisata dengan fasilitas yang disediakan dengan biaya rendah dan teman-teman.

Paket Ke Pulau Tidung merupakan layanan ke lokasi wisata yang termurah dan propesional, di pandu tour guide berpengalaman. Pengalaman liburan di pantai yang indah dengan bersnorkeling dan mancing dan melihat Jembatan cinta di Pulau Tidung yang eksotis.

Wisata Murah

Menyediakan perjalanan murah paket tour di Kontak 021-511 26003, harga murah untuk keluarga, perusahaan, bulan madu dan semua, liburan murah. Sebagai surga wisata yang populer di Indonesia, Yogyakarta sebagai tidak pernah berhenti Meskipun Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata termurah. Terakhir langkah tekan atau klik Pesan sekarang, dan Anda akan disajikan secara online staf reservasi hotel murah kami profesional dalam melayani.

Info lainnya:
https://pulauseribuan.wordpress.com/2015/03/30/jembatan-cinta-pulau-tidung/

Wisata Pulau Bidadari

Obyek Wisata Pulau Bidadari telah di fasilitasi Cottage dengan desain cantik, terdiri dua macam cottage yang ada di laut dan darat. adapun cottage diatas laut (floating cottage) cocok untuk pasanagan bulan madu tatkala  malam hari anda akan merasakan suara deburan ombak. Mengunjungi pulau Bidadari sanagat gampang sekali, anda bisa membeli paket wisata Pulau Bidadari dengn akomodasi sudah dipersiapkan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan pakaet lainnya.

 

Berwisata ke Pulau Bidadari ini dengan membeli paket one day tour untuk 1 hari, serta paket 2 hari 1 malam. Masing-masing paket pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun kami sarankan untuk memilih paket kedua karena anda akan menghabiskan 1 malam di cottage unik dan berkesan. Total dari semua cottages di pulau Bidadari ada 49, baik darat maupun diatas laut. Dan kalau anda ingin memiliki waktu bersantai yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, maka pulau Bidadariadalah pilihan terbaik untuk dikunjungi. Terletak di kabupaten Kepulauan Seribu, yakni sebelah utara kota Jakarta. Bisa ditempuh dalam waktu yang cukup singkat, yakni sekitar 30 menit saja menggunakan kapal laut dari Marina Ancol.

Wisata Pulau Bidadari memiliki meeting room dengan kapasitas puluhan orang sebagai tempat untuk melakukan pertemuan. Setelah meeting selesai dilakukan, maka kegiatan umum yang diambil selanjutnya adalah melakukan aktivitas air seperti bermain kano, banana boat, jet ski, ataupun memancing. Apabila anda enggan untuk melakukan aktivitas air, maka pilihan lainnya adalah bermain dengan lumba-lumba terlatih di penangkaran khusus atau mengunjungi benteng peninggalan Belanda pada abad 17 yang telah menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan domestik.  Lokasi Pulau bidadari dapat juga di tempuh menggunakan jetsky atau perahu cano dari daratan Jakarta.

Ada beberapa jenis cottage yang saya lihat ketika menapaki Pulau Bidadari. Ada cottage standar, ada yang untuk keluarga, ada yang suite berbentuk rumah panggung, sampai cottage terapung. Silakan pilih tergantung selera dan budget. Saya sendiri menempati cottage standar di sebelah barat pulau yang bisa ditempati empat orang. Obyek wisata pulau bidadari ini cocok untuk anda yang ingin bersantai jauh dari hiruk pikuk keramaian kota,

Undang – Undang Mengenai Keparawisataan

Potensi – potensi wisata telah di undang – undangkan oleh Negara dalam peraturan pada Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan:
Menimbang:

• Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tuhan 1945.
• bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
• bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
• bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
• bahwa Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Undang-Undang tentang kepariwisataan.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam  Undang-undang ini yang di maksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. .
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di  dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha  pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan
16. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

•  manfaat
• kekeluargaan
• adil dan merata
• keseimbangan
• kemandirian
• kelestarian
• partisipatif
• berkelanjutan
• demokratis
• kesetaraan dan
• kesatuan

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

• Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
• Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
• Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
• Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
• Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pasal 4

Kepariwisataan bertujuan untuk:

• meningkatkan pertumbuhan ekonomi
• meningkatkan kesejahteraan rakyat
• menghapus kemiskinan;
• mengatasi pengangguran.
• melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
• memajukan kebudayaan
• mengangkat citra bangsa
• memupuk rasa cinta tanah air
• memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
• mempererat persahabatan antar bangsa

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

• menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan;
• menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal
• memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas
• memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup
• memberdayakan masyarakat setempat
• menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan
• mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata dan
• memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

Pembangunan kepariwisatan meliputi:

• industri pariwisata
• destinasi pariwisata
• pemasaran dan
• kelembagaan kepariwisataan

Pasal 8

(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang
terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan
kepariwisataan kabupaten/kota.

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari

      rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 9

1. Rencana induk pembangunan kepariwisatan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
3. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaima dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
5. Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

Pasal 11

Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan keparwisataan.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 12

(1). Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

• sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata.
• potensi pasar
• lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah.
• perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
• lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya
• kesiapan dan dukungan masyarakat dan
• kekhususan dari wilayah

(2). Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan
kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
(3). Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat
setempat.
.

Pasal 13

(1). Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas

       kawasan strategis nasional, kawasan strategis pariwisata provinsi, dan kawasan strategis pariwisata

       kabupaten/kota.

(2). Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari

       rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang provinsi, dan rencana tata ruang wilayah

      kabupaten /kota.

(3). Kawasan strategis pariwisata nasional ditetapkan oleh Pemerintah, Kawasan strategis pariwisata provinsi
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
ditetapkan  oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
(4). Kawasan pariwisata khusus ditetapkan dengan undang-undang.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Pasal 14

(1). Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

• daya tarik wisata
• kawasan pariwisata
• jasa transportasi pariwisata
• jasa perjalanan pariwisata
• jasa makanan dan minuman
• penyediaan akomodasi
• penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
• penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
• jasa informasi pariwisata
• jasa konsultan pariwisata
• jasa pramuwisata
• wisata tirta dan
• spa

(2). Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 15

(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pengusaha
pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah
(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan Menteri.

Pasal 16

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

• Membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan
• menfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal 19

(1). Setiap orang berhak

• memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata
• melakukan usaha pariwisata
• menjadi pekerja/buruh pariwisata: dan/atau
• berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2). Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas.

• menjadi pekerja/buruh
• konsinyasi; dan/atau
• pengelolaan

Pasal 20

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

• informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
• pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
• perlindungan hukum dan keamanan
• pelayanan kesehatan
• perlindungan hak pribadi; dan
• perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi

Pasal 21

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 22

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

• mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan
• menmbentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan
• mendapatkan perlindungan hukum dalam berusahan dan
• mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 23

 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:

• menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan (a)
• menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, menfasilitasi dan memberikan kepastian hukum (b)
• memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan (c)
• mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. (d)

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud

      diatas pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 24

Setiap orang berkewajiban:

• menjaga dan melestarikan daya taya wisata, dan
• membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25

Setiap wisatawan berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam

    masyarakat setempat.

b. memelihara dan melestarikan lingkungan

c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan

d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar

    hukum.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

a.  menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat setempat.

b.  memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab

c.  memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif

d.  memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan

e.  memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi

f.   mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan,

     memperkuat dan menguntungkan.

g.  mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan

     kesempatan kepada tenaga kerja lokal

h.  meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan

i.  berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.

j.  turut sertam mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar
hukum di lingkungan tempat usahanya
k. memeliharan lingkungan yang sehat, bersih dan asri
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan kegiatan usaha kepariwisataan secara
bertanggung jawab dan
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 27

(1). Setiap orang dilarang merusak sebagan atau seluruh fisik daya tarik wisata

(2). merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan

      mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan,

      memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat

      berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah

     ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah berwenang:

• menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional
• mengoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi
• menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• menetapkan daya tarik wisata nasional
• menetapkan destinasi pariwisata nasional
• menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisatan
• mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan
• memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali
• melakukan dan menfasilitasi promosi pariwisata nasional
• memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan
• meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat
• mengawasi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan, dan
• mengalokasikan anggaran kepariwisataan
• memberikan informasi dan/atau peringatan

Pasal 29

Pemerintah provinsi berwenang:

• menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi
• mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.
• melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata
• menetapkan destinasi pariwisata provinsi
• menetapkan daya tarik wisata provinsi
• menfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya
• memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi, dan
• mengalokasikan anggaran kepariwisataan

Pasal 30

 Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

• menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota
• menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota
• menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota
• melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
• mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya.
• menfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya.
• memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
• menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
• memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di wilayahnya.
• menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata, dan
• mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 31

1. Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkrit di beri panghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain yang terpercaya.
3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 32

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
2. Dalam meyediakan dan menybarluaskan informasi pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.
3. Pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 33

1. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan pemerintah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
2. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

• bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina.
• bidang keamanan dan ketertiban.
• bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan.
• bidang transportasi darat, laut, dan udara.
• bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

Pasal 34

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pasal 36

1. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesian yang berkedudukan di ibu kota negara.
2. Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
3. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 37

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 38

1. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas : a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, c. wakil asosiasi penerbangan 1(satu) orang, d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
2. Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
3. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimanau dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasa 38 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

 Pasal 40

1. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan
2. Unsur pelaksana Badan Promosi Indonesia wajib menyusun tatakerja dan rencana kerja.
3. Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Indonesia paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 41

1. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
2. Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai tugas sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di daerah, b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

1. Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia berasal dari: a. pemangku kepentingan, dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan dana yang bersumber dari Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib di audit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 43

1. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Daerah Indonesian yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota
2. Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
3. Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
4.  Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 45

1. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas : a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, c. wakil asosiasi penerbangan 1(satu) orang, d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
2. Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia diusulkan oleh Menteri kepada Presiden untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
3. Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimanau dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

 Pasal 47

1. Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa Direktur sesuai dengan kebutuhan
2. Unsur pelaksana Badan Promosi Daerah wajib menyusun tatakerja dan rencana kerja.
3. Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatakerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

1. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia, b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa, c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
2. Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas sebagai: a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di daerah, b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 49

1. Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: a. pemangku kepentingan, dan b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan dana yang bersumber dari Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah wajib di audit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI

GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA

INDONESIA

Pasal 50

1. Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.
2. Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas : a. pengusaha pariwisata. b. asosiasi usaha pariwisata, c. asosiasi profesi dan d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
3. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintah daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
4. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
5. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia melakukan kegiatan, antara lain : a. menetapkan dan menegakkan kode etik Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, b. menyalurkan aspirasi memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan, c. meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata indonesia dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan,d. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang kepariwisataan: dan e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XII

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA,

STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN

TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 52

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 53

1. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
2. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
3. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifakasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

 Pasal 54

1. Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
2. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha .
3. Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 diatur dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 56

1. Pengusaha pariwisata dapat memperkerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana maksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII

PENDANAAN
Pasal 57

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat

Pasal 58

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabillitas publik.

Pasal 59

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 60

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil dibidang kepariwisataan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

1. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipatuhi.
2. Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 63

1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa  : a. teguran tertulis b.pembatasan kegiatan usaha c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 36 ayat (1) harus telah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66

1. Pembentukan Gabungan Indonesia Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh Pemerintah.
2. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan (lembaran Negara tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3427), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2009 NO11

Sumber: Buku Undang – Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Penerbit: Citra Umbara, Bandung